Chris Kuntadi Sebagai Staf Ahli Menteri Perhubungan Melakukan Kunjungan Kerja Dan Menjadi Pembicara

TARAKAN (07/11/2019) – Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Cris Kuntadi melakukan kunjungan kerja pemantauan sarana dan prasarana transportasi di Pulau Tarakan yaitu Pelabuhan Juata Laut, Bandar Udara Juwata Tarakan, dan Terminal Tipe C Boom Panjang serta memberikan pengarahan tentang 3s+1c ( Safety, Security, Services, dan Compliance ) untuk selalu ditingkatkan, akan tetapi dalam menjaga […]

Cris Kuntadi Masuk 5 Besar Nominasi PNS Inspiratif 2018

JAKARTA (beritatrans.com) – Dewan juri akhirnya berhasil memilih 5 dari 15 nominasi PNS Inspiratif 2018. Salah satunya adalah Cris Kuntadi, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhuhungan, dengan pangkat Pembina Utama (IVe). Pengumuman itu dilakukan di studio 5 TVRI Jakarta, Kamis (29/11/2018) malam, dan langsung dilakukan wawancara untuk selanjutnya akan disaring lagi […]

Excellent Leadership, by Dr. Cris Kuntadi, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan

[Palembang, 31 Oktober 2015] Rangkaian Ceramah Umum sebagai bekal para mahasiswa dalam mengarungi dunia kerja nantinya terus berlangsung. Kali ini para mahasiswa Pogram Diploma I Keuangan PKN STAN BDK Palembang mendapatkan kesempatan langka mendengarkan materi kuliah umum yang sangat menarik dari seorang Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Bapak Dr. Cris Kuntadi SE, MM, CA, CPA, QIA, […]

SIKENCUR – Menjaga Integritas Institusi Sekaligus Mengamankan Keuangan Internal

JAKARTA – Selama ini kita hanya mendengar istilah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Padahal ketiga tindak kejahatan itu bersumber dari kecurangan (fraud). Kecurangan itu sendiri mencakup deception (penipuan), bribery (penyuapan), forgery (pemalsuan), extortion (pemerasan), corruption (korupsi), theft (pencurian), conspiracy (konspirasi), embezzlement (penggelapan), misapptopriation (penyalahgunaan), false representation (pelaporan palsu), concealment of material fact (penyembunyian fakta material), dan collusion (kolusi). Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Dr.Cris Kuntadi SE,MM,CA,CPA,QIA, FCMA, CGMA, Ak mencoba menggambarkan bentuk-bentuk kecurangan dan pencegahannya di dalam bukunya SIKENCUR (Sistem […]

Jamin Perlindungan Pelapor, Kemenhub Jalin Kerjasama dengan LPSK

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberi perlindungan kepada pelapor atas terjadinya tindak penyimpangan penggunaaan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kemenhub Cris Kuntadi dan Wakil Ketua LPSK Teguh Soedarsono di Jakarta, Kamis (14/1). Perjanjian kerjasama tersebut merupakan kelanjutan dari Kesepakatan Bersama […]

Cris Kuntadi Dilantik Menjadi Inspektur Jenderal Kemenhub

JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melantik,1 Pejabat Eselon I, 1 Pejabat Eselon II dan 9 Pejabat Eselon III di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Senin sore (19/1) di kantor pusat Kementerian Perhubungan. Pada pelantikan tersebut, Menhub memberhentikan dengan hormat Inspektur Jenderal Ir. Wendy Aritenang Yazid, M.Sc., DIC., Ph.D yang memasuki masa pensiun dan mengangkat DR. […]

Klarifikasi Istilah Teknis Auditing di Lingkungan Pengawasan Pemerintah

Banyaknya istilah teknis auditing yang digunakan oleh berbagai pihak yang menyangkut atau berkaitan dengan pengawasan. Istilah tersebut terkadang sulit untuk dimengerti atau dipahami karena rujukannya yang kurang jelas, dan acapkali istilah yang berbeda digunakan untuk pekerjaan yang sama. Sementara suatu istilah dapat berbeda pengertiannya di antara pemakai atau bahkan di antara pedoman audit yang berlaku. […]

Pengaruh Audit Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah

Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi berterima umum, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Dalam kekerbatasan yang ada, audit tetap perlu dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntabel. PENDAHULUAN […]

Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara

Materi ini disampaikan pada Musrenbang Polda Kalbar di Pontianak, 21 Juni 2007. Hasil/temuan pemeriksaan BPK-RI dapat diklasifikasikan dalam empat permasalahan yaitu penyimpangan administratif, pemborosan keuangan negara/daerah, kerugian atau potensi kerugian keuangan negara/daerah, dan dugaan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi. Seperti apakah temuan BPK yang termasuk dalam klasifikasi tersebut? Gelombang reformasi telah mengakibatkan pemerintah pusat melakukan berbagai tahapan […]

Pemeriksaan Indikasi Tipikor Sektor Perbankan

Kredit macet merupakan hal yang dianggap lumrah dalam bisnis perbankan. Apabila bank tidak mempunyai kredit macet, dapat dipastikan bukan karena pengelolaan yang ’super bagus,’ akan tetapi karena penyaluran kreditnya terlalu hati-hati (over prudent) sehingga banyak pembatasan pemberian kredit. Kredit hanya disalurkan kepada kredit tanpa resiko (zero risk). Tentunya hal tersebut menimbulkan pendapatan bank relatif kecil dan fungsi bank sebagai […]