Klarifikasi Istilah Teknis Auditing di Lingkungan Pengawasan Pemerintah

Banyaknya istilah teknis auditing yang digunakan oleh berbagai pihak yang menyangkut atau berkaitan dengan pengawasan. Istilah tersebut terkadang sulit untuk dimengerti atau dipahami karena rujukannya yang kurang jelas, dan acapkali istilah yang berbeda digunakan untuk pekerjaan yang sama. Sementara suatu istilah dapat berbeda pengertiannya di antara pemakai atau bahkan di antara pedoman audit yang berlaku. […]

Pengaruh Audit Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah

Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi berterima umum, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Dalam kekerbatasan yang ada, audit tetap perlu dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntabel. PENDAHULUAN […]

Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara

Materi ini disampaikan pada Musrenbang Polda Kalbar di Pontianak, 21 Juni 2007. Hasil/temuan pemeriksaan BPK-RI dapat diklasifikasikan dalam empat permasalahan yaitu penyimpangan administratif, pemborosan keuangan negara/daerah, kerugian atau potensi kerugian keuangan negara/daerah, dan dugaan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi. Seperti apakah temuan BPK yang termasuk dalam klasifikasi tersebut? Gelombang reformasi telah mengakibatkan pemerintah pusat melakukan berbagai tahapan […]

Pemeriksaan Indikasi Tipikor Sektor Perbankan

Kredit macet merupakan hal yang dianggap lumrah dalam bisnis perbankan. Apabila bank tidak mempunyai kredit macet, dapat dipastikan bukan karena pengelolaan yang ’super bagus,’ akan tetapi karena penyaluran kreditnya terlalu hati-hati (over prudent) sehingga banyak pembatasan pemberian kredit. Kredit hanya disalurkan kepada kredit tanpa resiko (zero risk). Tentunya hal tersebut menimbulkan pendapatan bank relatif kecil dan fungsi bank sebagai […]

Titik Kritis Kedudukan Keuangan DPRD

Materi ini telah berkali-kali disampaikan dalam seminar/workshop bagi para Anggota Legislatif di daerah. Materi ini sangat penting karena, insya Allah, bisa menjadi rambu-rambu bagi Pimpinan & Anggota DPRD agar tidak ‘terjerumus’ ke dalam ‘hotel prodeo’ karena ketidaktahuan, ketidakmautahuan, maupun kesengajaan. Salah satu ‘pasien’ yang dapat disembuhkan adalah para aleg Kota Pontianak yang mengembalikan uang daya dan […]

Audit Laporan Keuangan Pemerintah

Materi ini berjudul lengkap “Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, Tindak Lanjut, serta Tuntutan Ganti Rugi dan Sanksi Pidana. Materi tersebut disampaikan dalam Workshop Nasional tentang Korupsi dan Penyimpangan Kebijakan Keuangan bagi Pejabat Pemerintah Daerah dan DPRD di Hotel Oasis Amir Jakarta, diselenggarakan oleh Badan Pendidikan & Pelatihan Keuangan (BPPK) Depkeu, Sabtu, 15 dan 22 Oktober 2005 Untuk […]

Akuntansi, Auditing, dan Audit Investigatif

Artikel ini merupakan bahan ajar Pelatihan Khusus Pendidikan Advokat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Saya menjadi satu-satunya akuntan yang menjadi pengajar pada pelatihan khusus tersebut. Akuntansi dan auditing merupakan bagian disiplin ilmu ekonomi yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis dan sektor publik (pemerintahan). Akan tetapi, ilmu tersebut bukan merupakan dominasi sarjana ekonomi saja melainkan juga sarjana bidang […]

Prinsip Auditing untuk Auditor Pemerintah

Biasanya auditor diharapkan untuk terbiasa dengan prinsip akuntansi, namun prinsip auditing hanya diperlakukan secara ringan dalam literatur profesional. Hal ini terjadi mungkin karena banyak auditor merasa bahwa standar akuntansi berterima umum sama dengan prinsip auditing. Bagaimanapun juga, kebutuhan untuk mendefinisikan prinsip auditing pemerintah yang dapat diterapkan pada pekerjaaan operasional dan keuangan pemerintah juga diperlukan. Prinsip […]