Mantap, Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan Kemenhub jadi Contoh Setjen DPR

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Mantap, Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi contoh Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

PIPK merupakan suatu kewajiban ketika menyajikan laporan keuangan. Disusun berdasarkan pengendalian internal yang memadai. Pentingnya PIPK, tertulis jelas dalam aturan bahwa semua laporan keuangan harus berdasarkan pengendalian internal.

Pentingnya pengendalian inrternal yaitu untuk memperkuat kendali. Jika kendali lemah maka potensi kesalahan dalam keuangan akan besar begitupun sebaliknya.

“Ibarat main sepak bola, manajemen itu adalah striker-nya. Mereka mencegah bola masuk ke gawang dengan melakukan pengendalian bola yang kuat. Sama halnya dengan manajemen atau SPIP sebagai lini pertahanan pertama. Jika tidak melakukan pencegahan dan pengendalian maka akan terjadi banyak temuan yang seharusnya tidak perlu sampai ke Itjen sebagai lini ketiga, terlebih lagi BPK,” papar Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan sekaligus sebagai Ketua Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan pada Focus Group Discussion Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen DPR, Rabu (24/6/2020).

Untuk mengukur efektifitas pengendalian di tingkat manajemen, Kemenhub membentuk Tim Penilai PIPK yang telah berpengalaman sejak 2017. Kemenhub diminta oleh Kementerian Keuangan untuk menjadi pilot project penerapan PIPK di tingkat K/L.

Selain itu, adanya PPIPK juga perlu untuk mengubah sistem kerja agar tidak lagi terlalu mengandalkan APIP dalam pengendalian internal yang seharusnya dilakukan lini satuan kerja yakni di tingkat manajemen sebagai lini pertama dari sistem Three Lines of Defense.

“Di Kemenhub, Tim PPIPK berada pada lini pertahanan kedua dalam konsep Three Lines of Defense yakni bertugas untuk menilai PIPK yang dilakukan manajemen sudah efektif atau belum. Ketika sudah keluar hasil penilaian ini maka nanti direviu oleh APIP,” ungkapnya.

Laporan dan hasil reviu menjadi dasar terbitnya SOR (Statement of Responsibilty) yang dilampirkan dalam laporan keuangan dan ditandatangani Setjen.

Selain itu, Tim PPIPK juga melakukan pembinaan dan memberikan masukan kepada lini pertahanan pertama bila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan PIPK.

Ada tiga hasil penilaian PIPK yaitu Pengendalian Intern Efektif (PIE) artinya tidak terdapat kelemahan aterian dan kelemahan signifikan, Pengendalian Internal Efektif dengan Pengecualian artinya secara umum efektif tapi terdapat kelemahan signifikan, Pengendalian Internal Mengandung Kelemahan (PIMKM) terdapat kelemahan material sehingga auditor tidak akan menguji lagi tapi akan langsung diserahkan ke audit ekternal kemudian mengumpulkan bukti-bukti.

Tim penilai PIPK di Kemenhub harus memenuhi tiga unsur SDM yaitu menguasai akuntasi karena menyangkut laporan keuangan, memahami bisnis organisasi karena mengetahui alur oragnisasi sehingga jika ditemukan kelemahan atau risiko segera tertangani dan untuk memahami dan menguasai IT karena pengerjaannya menggunakan teknologi informasi.

“Ketiga unsur ini tidak harus ada pada satu orang tapi bisa berbentuk keahlian kolektif,” kata dia.

Cris berharap ke depan, Kemenhub bukan hanya mengejar status WTP atau patuh tapi juga patut dalam mengelola pekerjaan khususnya terkait keuangan.

“Karena status WTP seharusnya tidak lagi menjadi suatu hal yang istimewa karena sudah kewajiban semua instansi mendapatkan status WTP,” ungkapnya.

Dengan adanya penilaian dari Tim PIPK, diharapkan masalah-masalah temuan remeh temeh bisa diselesaikan di tingkat satker selaku yang menerapkan pengendalian internal.

Apresiasi mendalam disampaikan oleh Setjen dan Itama DPR terhadap Kemenhub karena bisa menimba ilmu lebih dalam mengenai peran penting PIPK dalam tubuh organisasi untuk mengendalikan laporan keuangan. (omy)

http://beritatrans.com/2020/06/24/mantap-pengendalian-internal-pelaporan-keuangan-kemenhub-jadi-contoh-setjen-dpr/